1. Partai HANURA mempunyai doktrin.

2. Doktrin adalah kesatuan pemikiran dan paham yang menyangkut penghayatan serta pelaksanaan Hati Nurani secara nyata dalam perjuangan Partai HANURA.

3. Doktrin merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan berdasarkan 5 (lima) nilai dasar perjuangan: ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

4. Doktrin Partai HANURA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam bentuk Garis-garis besar haluan Partai (GBHP).

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani.

3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

4. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional.

5. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

6. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

7. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.

8. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4. Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat.

5. Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.